Muhamad Saropi

Minggu, 31 Mei 2015

Problematika Waqaf Non-Muslim dalam Perspektif Fiqih

PROBLEMATIKA WAQAF NON-MUSLIM DALAM PRESPEKTIF FIQIH

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah FIqih Waqaf

Dosen Pengampu: Saiful Bahri,

KELOMPOK XII

1. Kabib Hidayatulloh (2824133054)

2. Maya Sagita (2824133073)

Jurusan: Ekonomi Syariah C

Semester: Tiga (3)

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

JAWA TIMUR

2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga berkat karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah Problematika Waqaf Non-Muslim dalam Prespektif Fiqih.

Penulisan makalah ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Fiqih Waqaf pada jurusan Ekonomi Syariah. Dalam penulisan makalah ini, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Pertama, para anggota kelompok yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas makalah ini sehingga selesai tepat waktu. Kedua, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada bapak Saiful Bahri selaku dosen pembimbing mata kuliah yang telah membimbing kami. Ketiga, serta teman-teman mahasiswa Ekonomi Syariah 3C.

Semoga dengan diselesaikannya makalah ini dapat memenuhi penilaian mata kuliah Fiqih Waqaf serta dapat menambah nilai keilmuan dalam pembelajaran. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan makalah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan makalah ini.

Kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun kepada pembaca umumnya.

Tulungagung, 07 Desember 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

COVER .................................................................................................. i

KATA PENGANTAR................................................................................ ii

DAFTAR ISI............................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................... 1

A. Latar Belakang..................................................................... 1

B. Tujuan Pembahasan ............................................................. 2

C. Rumusan Masalah ............................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN............................................................................ 3

A. Pandangan Beberapa Mazhab............................................. 3

B. Opsi Langkah Alternatif Waqaf dari Non-Muslim............. 4

C. Wacana Kemungkinan Diperbolehkan Waqaf non-muslim5

BAB IV PENUTUP.................................................................................... 6

A. Kesimpulan......................................................................... 6

B. Kata Penutup ..................................................................... 6

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 7

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Waqaf merupakan salah satu elemen utama dalam pembangunan kemaslahatan umat. Di samping itu, waqaf juga sebagai wujud ibadah yang mencakup hubungan manusia dengan Tuhan-nya (hablum minallhah) dan hubungan manusia dengan sesama manusia (hablum minannas).

Meskipun memiliki potensi yang baik, perwaqafan dalam prakteknya di lapangan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan dalam pengelolaannya. Dengan berkembangnya kultur budaya dan transformasi pemikiran manusia menyebabkan kehidupan antar umat beragama bergeser ke arah yang lebih dinamis.

Di lain sisi, dalam tinjauan hukum islam, waqaf sendiri tidak ada sumber hukum utama yang mengkaji secara objektif hukum perwaqafan. Dalam masa kehidupan Rasulullah SAW baik masih di Mekkah maupun di Madinah tidak dijelaskan bagaimana hukum waqaf secara praktek di kehidupan. Kemudian pada berkembangan islam, para ‘ulama melakukan ijtihad dalam memberikan kepastian hukum terhadap waqaf secara objektif.

Saat kehidupan umat beragama berkembang sedemikian dinamis ini, dengan semangat toleransi sosial yang baik, perwaqafan di dalam islam dihadapkan pada beberapa kendala terkait pengelolaan waqaf dalam membangun kemaslahatan. Tidak lepas dari itu, toleransi dan saling membantu antar beragama memberikan beberapa dampak, salah satunya seperti pemberian harta dalam bentuk waqaf dari orang non-muslim untuk dipergunakan oleh orang islam.

Beberapa kalangan masih canggung dalam menentukan hukum dan mengambil langkah dari kejadian seperti demikian. Atau bagaimana diperlukan opsi alternatif dari hal tersebut tanpa menyebabkan sesuatu yang kurang efisien pada masyarakat umum dan pada islam itu sendiri dalam membangun kemaslahatan.

Keadaan yang seperti demikian sudah sepatutnya perlu mendapat perhatian, sehingga dapat mendorong perkembangan pengelolaan perwaqafan ke arah yang lebih optimal. Selain itu, juga memperbaiki nilai produktivitas dari waqaf yang tidak lain adalah visi dan misi dalam perwaqafan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat disusun penulis adalah “Mungkinkah waqaf dari orang non-muslim? Dan bagaimana langkah alternatif dalam pemberdayaan waqaf dari non-muslim untuk kemaslahatan masyarakat umum?

Tujuan Pembahasan

Dengan penyusunan makalah ini, diharapkan membantu dan memberikan persepsi dalam melakukan representasi pengelolaan waqaf yang masih kurang efisien. Lebih dari itu, pengelolaan waqaf juga dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kurang memberikan manfaat. Serta memberikan beberapa opsi dalam mengoptimalkan pengelolaannya.

BAB II

PEMBAHASAN

Pandangan Beberapa Mazhab terhadap Hukum Waqaf bagi Non-muslim

Waqaf adalah sesuatu ibadah lafaz, artinya walaupun tidak ditetapkan (dipakai) oleh hukum dan hilang miliknya si waqif dari padanya, tetap ada di tangannya. Begitulah pendapat Imam Asy-Syafi’i. Lain halnya dengan pendapat Abu Hanifah, waqaf itu suatu pemberian yang benar tetapi tidak lazim yakni tidak terlepas dari milik si waqif hingga hakim memberikan putusan atau mengumumkan sebagai barang waqaf dan dita’likkan dengan wali waqif.

Alasan Imam Abu Hanifah tidak sahnya waqaf non-muslim yang terjadi, apabila waqaf tersebut dibangun sebuah masjid dan sejenisnya, karena menurut Imam Abu Hanifah waqaf adalah perbuatan ibadah, jadi menurut Imam Abu Hanifah waqaf non-muslim hanya sah jika waqaf non-muslim tersebut hanya diperuntukkan sebagai kepentingan umum saja.

Adapun tentang waqaf non-muslim, mazhab Hanafi mengatakan bahwa waqafnya orang non-muslim tidak sah, jika waqaf tersebut dibangun sebuah masjid, karena menurut mazhab ini mengeluarkan dana untuk masjid adalah sebuah tindakan sedekah, tindakan sedekah adalah taqarrub dalam hukum Islam yang dikhususkan bagi muslim saja.

Berarti waqaf non-muslim yang diperuntukkan selain kegiatan ibadah atau untuk kemaslahatan manusia secara umum diperbolehkan. Dalam memutuskan hukum tersebut, Imam Abu Hanifah tidak pernah mendahulukan qiyas selama masih ada nas. Hukum qiyas dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, apabila keadaan sudah memaksa. Imam Abu Hanifah mengambil qiyas, apabila tidak bertentangan dengan urf yang ada di masyarakat atau kemaslahatan manusia. Bila qiyas itu tidak dapat dilakukan karena berlawanan, maka Imam Abu Hanifah akan meninggalkan qiyas dan mengambil istihsan.

Sedangkan mazhab Maliki mensyaratkan agar waqif bisa menjadi mauquf alaih, karena menurut mazhab Maliki orang non-muslim tidak berhak menjadi waqif. Dengan tegas mazhab Maliki mengatakan bahwa waqaf sah hukumnya untuk semua syiar Islam dan badan-badan sosial umum bila waqaf tersebut hanya berasal dari seorang muslim saja.

Berarti waqaf non-muslim menurut mazhab Maliki tidak sah hukumnya apabila waqaf tersebut dipergunakan sebagai pembangunan masjid dan sejenisnya. Metode yang digunakan mazhab Maliki dalam menetapkan hukum adalah suatu hal yang tidak bisa terlepas dengan dasar hukum yang digunakan oleh pendirinya yaitu Imam Malik.

Al-Qur’an digunakan sebagai sumber hukum islam yang utama, karena menurut mazhab Maliki al-Qur’an diriwayatkan secara mutawatir dan al-Qur’an dipandang sebagai qat’i as-subut (riwayatnya diterima secara pasti dan meyakinkan). As-Sunnah merupakan sumber hukum islam yang kedua yang digunakan oleh Imam Malik setelah al-Qur’an, lalu ‘amal ahli Madinah merupakan hujjah yang didahulukan atas qiyas dan khabar ahad, dan qiyas yang berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nas kepada kejadian yang ada nasnya. Imam Malik sangat berhati-hati dalam menerima hadis Rasulullah SAW.

Dari pandangan mazhab Hanafi dan Maliki dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa waqaf non-muslim tidak sah, apabila waqaf non-muslim tersebut ditujukan untuk masjid dan untuk syiar-syiar Islam.

Opsi Langkah Alternatif Pengelolaan Waqaf dari Non-Muslim

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diambil langkah yang relevan dalam pengelolaan waqaf itu sendiri tanpa mengurangi tujuan utama dari waqaf itu sendiri. Maka waqaf dari pihak non-muslim dapat dialihkan kepada kepentingan umum yang tidak berhubungan dengan syiar-syiar islam yang bersifat lebih produktif.

Beberapa sektor yang layak sebagai sasaran pengelolaan waqaf antara lain pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan dan kesejahteraan sosial di masyarakat. Pengelolaan waqaf dalam bidang pendidikan dapat berupa membentuk suatu lembaga pendidikan di masyarakat yang meliputi lembaga informal, formal dan non-formal. Pendidikan merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam memdorong index pembangunan manusia.

Selain itu, pelayanan publik juga menjadi prioritas utama dalam pemberdayaan masyarakat. Karena peran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menangani berbagai kendala-kendala yang menyebabkan laju perekonomian dan masyarakat menjadi kurang optimal.

Sektor infrastruktur menjadi sasaran utama dalam membentuk masyarakat yang lebih produktif. Keterbatasan masyarakat dalam bidang infrastruktur dan fasilitas kerap kali menjadi hambatan masyarakat dalam kehidupan dan terlepas dari kemiskinan. Regulasi yang dibangun pemerintah masih tidak cukup apabila tidak diikuti peran dari berbagai pihak dan lembaga swadaya guna mengoptimalkan kebijakan yang telah direalisasikan.

Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan sosial juga menjadi prioritas penting dalam meningkatkan nilai produktivitas pada masyarakat. Dikarenakan tanggung jawab sosial dan jaminan masyarakat menjadi sebuah kewajiban bersama sebagai wujud konsekuensi dalam suatu kehidupan.

Wacana Kemungkinan Diperbolehkan Waqaf Non Muslim

Dalam pandangan literatur fiqih klasik, secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa waqaf non-muslim untuk kepentingan ibadah tidak boleh, karena termasuk bagian maksiat. Sedangkan yang diperbolehkan hanya waqaf untuk kepentingan umum saja. Selain itu, pandangan klasik menjelaskan jika waqaf dari non-muslim kepada muslim boleh sedangkan waqaf dari muslim kepada non-muslim tidak boleh.

Dalam kajian saat hokum saat ini, dalam pembahasan terkait waqaf non-muslim dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Waqaf juga tidak ada penjelasan ataupun bab-bab yang mengkaji hokum dari waqaf beda agama atau non-muslim. Adapun beberapa wacana hokum yang secara jelas membahas kajian waqaf beda agama hanya terdapat pada CLD (Counter Legal Draft) yang berisi kajian revisi dari Undang-Undang waqaf yang telah ada terlebih dahulu. Namun pada akhirnya, kajian CLD tersebut tidak mampu direalisasikan dan diterima secara hokum dikarenakan beberapa halangan.

Semakin pesatnya perkembangan toleransi kehidupan beragama menjadikan suatu pertimbangan yang juga cukup penting dalam ranah kehidupan social. Begitu pula dengan wacana tentang diperbolehkannya waqaf terhadap beda agama atau non-muslim. Dalam wacana kemungkinan diperbolehkannya waqaf beda agama setidaknya secara garis besar dapat dipertimbangkan 3 sudut pandang dalam pengkajiannya. Antara lain sudut pandang normative, sudut pandang sosiologis, dan sudut pandang bisnis muamalah.

Sudut pandang normative berkaitan erat dengan pemahaman terhadap kajian teologi keagamaan. Hal tersebut dapat diketahui dalam islam, orang selain memeluk agama islam atau muslim dibagi menjadi tiga golongan. Yaitu orang musyrik, orang kafir, dan orang ahlul kitab. Islam mempunyai pandangan tersendiri terhadap terminology pengertian ketiga golongan tersebut, dan bagaimana hokum serta batasan bagi orang muslim ketika berhubungan social atau bermuamalah terhadap tiga golongan tersebut.

Selanjutnya sudut pandang social kemasyarakatan, dalam pengesahan hokum terdapat beberapa pertimbangan terkait hal-hal mendukung relevansi hokum tersebut. Salah satunya ialah aspek respon masyarakat. Apabila hokum yang telah dirancang dan diajukan telah memenuhi konteks kajiannya, namun masyarakat masih enggan atau belum siap terhadap adanya hokum yang baru, maka hokum tersebut tidak dapat disahkan pula. Begitu pula di wilayah ranah masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih berpola pikir tradisional parsial membuat hokum tentang diperbolehkan waqaf berbeda agama atau non-muslim tidak bisa disahkan dan direalisasikan.

Dan yang terakhir adalah sudut pandang bisnis muamalah. Dalam kajian lingkup ekonomi tersebut diperbolehkan sesama berlainan agama melakukan kegiatan bermuamalah dan tidak ada batasannya, kecuali ada nash qath’i yang melarangnya. Namun system tradisi yang telah berkembang dan mengakar dalam setiap kegiatan kemasyarakatan terkadang menyebabkan sulit hokum yang baru masuk dan merubah kebiasaan dari hokum yang lama.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

ü Pemberian waqaf dari non-muslim tidak sah apabila diperuntukkan pembangunan tempat-tempat ibadah dan syiar agama Islam. Demikian pula mazhab Maliki dan Hanafi hanya memperbolehkan untu kepentingan umum saja dalam pengelolaan harta dari non-muslim tersebut.

ü Opsi alternatif yang dapat digunakan dalam pengelolaan harta waqaf tersebut ialah dengan dengan menggunakannya untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Beberapa sektor di lapangan yang perlu digunakan sebagai objek pengelolaan waqaf antara pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan dan kesejahteraan sosial yang masih banyak perlu perhatian dari berbagai kalangan.

ü Dalam wacana kemungkinan diperbolehkannya waqaf beda agama setidaknya secara garis besar dapat dipertimbangkan 3 sudut pandang dalam pengkajiannya. Antara lain sudut pandang normative, sudut pandang sosiologis, dan sudut pandang bisnis muamalah.

Kata Penutup

Dengan demikian telah selesai penyusunan hasil pemikiran kelompok kami, dan telah kami sadari bahwa penyusunan makalah kami masih terdapat berbagai kekurangan dari berbagai segi. Akhirnya penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan makalah ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Semoga dengan diselesaikannya makalah ini dapat memenuhi penilaian mata kuliah Fiqih Waqaf, serta dapat menambah nilai keilmuan dalam pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Daud, Mohammad Ali, 1988. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf, cet. I, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Departemen Agama, 2006. Paradigma Baru Waqaf di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Waqaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Praja, Juhaya S., 1997. Perwaqafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan perkembangannya, cet. III, Bandung: Yayasan Piara.

Suhadi, Imam, 2002. Wakaf untuk Kesejahteraan Umat, cet. I, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.

Konsepsi dan Syarat Nadzir

KONSEPSI DAN SYARAT NADZIR

Makalah ini untuk memenuhi tugas Fiqh Wakaf

Dosen Pengampu

Saiful Bahri

Disusun oleh:

Mar’atus Sholikhah (2824133071)

Muhamad Saropi (2824133081)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ekonomi Syari’ah III-C

Institut Agama Islam Negeri( IAIN)

Tulungagung

2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami mampu menyelesaikan makalah ini tanpa ada halangan apapun.

Penyusunan makalah ini adalah sebagai tugas Mata Kuliah ”Fiqh Wakaf”. Adapun tema yang diambil untuk penyusunan makalah ini yaitu tentang Konsepsi dan Syarat Nadzir. Dengan terselesainya penyusunan makalah ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya dan bagi kami selaku penulis pada khususnya.

Ucapan terimakasih tak lupa kami ucapkan pada dosen pengampu mata Fiqh Wakaf yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi kepada kami dan semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat. Amin.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan makalah berikutnya.

Tulungagung, 20 Oktober 2014

Penyusun,

Kelompok 5

DAFTAR ISI

Halaman Judul ...........

Kata Pengantar .... i

Daftar Isi .... ii

BAB I Pendahuluan..................................................................................................... 1

A. Latar Belakang.................................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah............................................................................................ 1

C. Tujuan................................................................................................................ 1

BAB II Pembahasan..................................................................................................... 2

1. Pengertian Nadzir............................................................................................... 2

2. Syarat-syarat Nadzir........................................................................................... 2

3. Nadzir dalam perspektif fiqh.............................................................................. 3

4. Tanggung jawab nadzir....................................................................................... 4

5. Sistem manajemen kenadziran............................................................................ 5

6. Pemberhentian nadzir.......................................................................................... 6

BAB III Penutup...................................................................................................... .... 8

A. Kesimpulan................................................................................................... .... 8

Daftar Pustaka .... 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pewakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya serta dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf agar lebih produktif dan berdayaguna maka, diperlukan para pengelola atau penanggungjawab harta wakaf yang amanah, jujur, adil, memiliki etos kerja yang tinggi dan tentunya profesional. sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing

Pada kenyataanya wakaf yang sekarang ini ada di Indonesia belum mampu menanggulangi permasalahan umat terutama dibidang sosial dan ekonomi. Hal ini disebabkan antara lain kerena sumber daya manusia (SDM) dari Nazhir wakaf yang belum profesional atau belum memadai.

Untuk itu perlulah kiranya adanya pembinaan dalam rangka peningkatan profesionalisme kinerja Nazhir wakaf di Indonesia, sehingga harta benda wakaf beserta lembaganya dapat dipelihara, diamankan serta dikembangkan.

B. Rumusan masalah

Bagaimana sistem kenadziran di Indonesia ?
Sarana apa yang diperlukan untuk pengembangan SDM bagi nadzir ?
Bagaimana seorang nadzir bertanggung jawab atas tugasnya ?
Hal-hal apa saja yang mendasari pemberhentian nadzir ?

C. Tujuan

Mengetahui system kenadziran.
Menjelaskan berbagai sarana yang digunakan untuk pengembangan SDM bagi nadzir.
Nadzir dalam perspektif fiqh.
Tanggung jawab seorang nadzir dalam perwakafan.
Merinci hal-hal yang menyebabkan nadzir diberhentikan.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Nadzir

Nazhir berasal dari kata kerja bahasa Arab nadzara-yandzuru-nadzaran yang
mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Adanya nadzir memiliki kedudukan penting dalam perwakafan, yaitu nadzir bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya. Meskipun demikian, bukan berarti nazdir mrmpunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.

Pada umumnya, para ulama bersepakat bahwa kekuasaan nadzir hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Sebagai pengawas harta wakaf, nadzir dapat mempekerjakan beberapa wakil untuk menyelenggarakan urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, nazir dapat berupa perorangan, organisasi maupun badan hukum.[1]

2. Syarat-syarat Nadzir

Pada dasarnya, siapapun dapt menjadi nadzir sepanjang ia bisa melakukan yindakan hukum. Namun, Karena tugas nadzir menyangkut harta benda yang manfaatnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, tentunya jabatan nadzir diberikan pada pihak yang mampu menjalankan tugas tersebut. Adapun nadzir yang perorangan menurut ketentuan pasal 219 Kompilasi hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Ø Beragama Islam.

Ø Warga Negara Indonesia.

Ø Baligh.

Ø Sehat jasmani dan rohani.

Ø Tidak berada di bawah pengampunan.

Ø Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.[2]

Kemudian jika nadzir dalam bentuk badan hukum, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Ø Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Ø Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.

Berdasarkan uraian di atas, baik nadzir perorangan maupun badan hukum, harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama kecamatan untuk mendapat pengesahan. Sebelum melaksanakan tugas, nadzir harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Mengenai jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu unut perwakafan yaitu terdiri atas 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.

Tugas- tugas nadzir antara lain mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, yaitu meliputi Pengelolaan dan Pemeliharaan harta wakaf serta meningkatkan hasil wakaf, membuat laporan secara berkala atas semua yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam menjalankan tugasnya nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jumlanya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

3. Nadzir dalam perspektif fiqh

Para fuqaha tidak mencantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, hal ini mungkin karena mereka berpendapat bahwa wakaf merupakan ibadah tabarru’ (pemberian yang bersifat sunnah saja). Di samping itu, para Imam Madzhab sepakat bahwa pentingnya nadzir memiliki syarat adil dan mampu. Adil dalam hal ini maksudnya mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi larangan yang bertentangan dengan syariat Islam, sedangkan “mampu” memiliki arti kemampuan seseorang dalam menjaga dan mengelola harta wakaf. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat taklif, yakni dewasa dan berakal.[3] Adapun persyaratan nadzir yang lain, adalah sebagai berikut:

1) Syarat moral

· Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari’ah maupun perundang-undangan.

· Jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufkan kepada sasaran wakaf.

· Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.

· Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

2) Syarat manajemen

· Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.

· Visioner

· Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan.

· Professional dalam bidang pengelolaan harta.

· Ada masa bakti nadzir.

· Memiliki program kerja yang keras.

3) Syarat bisnis

· Mempunyai keinginan.

· Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.

· Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Dari sinilah masalahnya, sebagai nadzir harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas, sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal. Untuk itu, dalam persoalan nadzir ini ada beberapa istilah yang harus dirubah paradigmanya, yaitu dari pengelolaan yang bersifat konsumtif menuju pengelolaan yang bersifat produktif.[4]

4. Tanggung jawab Nadzir

Tugas nazhir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).[5]

Jika dalam menjalankan tugasnya mengurus dan mengelola harta benda wakaf nadzir mendapat musibah diluar kuasanya, maka nazhir tidak wajib memberikan ganti rugi. Dan jika harta wakaf tersebut hilang atau rusak dan bukan disebabkan kelalaian atau keteledoran maka tidak wajib mengganti harta atau barang wakaf tersebut. Disisi lain, nadzir wajib mengganti rugi harta benda wakaf apabila :

Ø Kelalaian dan keteledoran nazhir dalam menjaga harta wakaf.

Ø Nazhir menggunakan harta wakaf yang berada dalam kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

Ø Jika nazhir meninggal dan tanpa mengetahui jumlah harta wakaf yang dikelolanya.[6]

5. Sistem Manajemen Kenadziran

Dalam pengembangan wakaf di Indonesia yang menjadi permasalahan mengenai nadzir yaitu keberadaan nadzir yang masih tradisional, ketradisionalan nadzir ini dipengaruhi oleh :

Ø Masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnasi terhadap persoalan wakaf, mereka lebih mementingan aspek keabadian benda wakaf dan mengesampingkan aspek kemanfatannya. Sehingga banyak harta benda wakaf yang kurang memberi manfaat bagi masyarakat.

Ø Rendahnya kualitas SDM nadzir wakaf.

Ø Masihlemahnya kemauan para nadzir wakaf. Banyak nadzir yang kurang memiliki semangat pemberdayaan harta wakaf untuk kesejahteraan umat.[7]

Pengelolaan harta wakaf membutuhkan nadzir yang mempunyai kemampuan yang memadai, sehingga harta wakaf dapat berfungsi secara maksimal. Untuk itulah profesionalisme nadzir menjadi ukurang yang penting dalam pengelolaan wakaf. Untuk itu dalam meningkatkan kemampuan nadzir diperlukan system manajemen SDM yang bertujuan untuk :

Ø Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para nadzir .

Ø Membentuk sikap dan perilaku nadzir sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanat umat Islam yang mempercayakan harta benda wakaf untuk dikelola secara baik dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Ø Mengajak para nadzir untuk memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam.[8]

Untuk mengembangkan SDM nadzir tersebut diperlukan upaya pembinaan agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas kenadziran secara produktif dan berkualitas. Upaya pembinaan tersebut melalui :

a) Pendidikan Formal, yaitu melalui sekolah-sekolah umum, kejuruan, bahkan perguruan tinggi sekaligus. Melihat dari kondisi saat ini, secara kuantitatif banyak sekolah dan perguruan tinggi yang membuka dan mengelola SDM mengarah pada manajemen pengelolaan wakaf. Namun, untuk menciptakan SDM kenadziran yang handal, pemerintah dan juga lembaga-lembaga pendidkan, khususnya lembaga pendidikan Islam harus memulai pembenahan kembali system pendidkan yang diterapkan selama ini.

b) Pendidikan non formal, yaitu melalui kursus-kursus atau pelatihan SDM kenadziran, baik yang terkait dengan manajerial organisasi, atau meningkatkan keterampilan dalam bidang profesi seperti teknik pengelolaan pertanian, teknik perbankan, mupun pemasaran.

c) Pendidikan informal, berupa latihan-latihan dan kaderisasi langsung di tempat-tempat pengelolaan benda wakaf.

d) Pembinaan fisik. Kesehatan nadzir tidak kalah penting untuk diperhatikan. Seorang nadzir harus memiliki tubuh yang sehat , sehingga dengan kondisi tersebut yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dengan baik.

e) Pembinaan Mental. Spirit kerja harus terus-menerus dibina agar para pemegang amanah perwakafan bersemangat dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu perlu juga pembinaan budi pekerti (akhlak) melalui berbagai kesempatan seperti ceamah-ceramah agama.[9]

6. Pemberhentian Nadzir

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ditentukan masa jabatan nadzir, tetapi dalam keadaan tertentu nadzir dapat diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangktan. Ketentuan Pasal 221 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:

a) Meninggal dunia.

b) Atas permohonan sendiri.

c) Tidak melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir.

d) Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.

2) Bilamana terdapat lowongan jabatan nadzir, karena salah satu alasan di atas, maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan camat setempat.

Seorang nadzir yang telah berhenti tidak dengan sendirinya diganti oleh salah seorang ahli warisnya.[10]

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nadzir merupakan pihak yang bertugas mengurus dan mengelola harta benda wakaf. Adanya nadzir sangat penting dalam perwakafan, yaitu nadzir bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya. Nadzir dapat berupa perorangan maupun badan hukum. Adapun syarat-syarat nadzir perorangan yaitu beragama Islam, warga negara Indonesia, baligh, sehat jasmani dan rohani., tidak berada di bawah pengampunan, bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya. Sedangankan syarat nadzir yang berupa badan hukum meliputi badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.

Para fuqaha tidak mencantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, hal ini mungkin karena mereka berpendapat bahwa wakaf merupakan ibadah tabarru’ (pemberian yang bersifat sunnah saja). Di samping itu, para Imam Madzhab sepakat bahwa pentingnya nadzir memiliki syarat adil dan mampu. Adil dalam hal ini maksudnya mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi larangan yang bertentangan dengan syariat Islam, sedangkan “mampu” memiliki arti kemampuan seseorang dalam menjaga dan mengelola harta wakaf. Syarat-syarat lain adalah meliputi syarat moral, syarat manajemen, dan syarat bisnis.

Dalam hal ini nadzir memiliki tanggungjawab atas benda wakaf, Jika dalam menjalankan tugasnya mengurus dan mengelola harta benda wakaf nadzir mendapat musibah diluar kuasanya, maka nazhir tidak wajib memberikan ganti rugi. Dan jika harta wakaf tersebut hilang atau rusak dan bukan disebabkan kelalaian atau keteledoran maka tidak wajib mengganti harta atau barang wakaf tersebut.

Mengenai pemberhentian nadzir, nadzir dapat diberhentikan jika meninggal dunia, atas permohonan sendiri, tidak melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir, melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

Anonym. 2007. Fiqh Wakaf. Direktorat Pemberdayaan Wakaf :Direktorat Jenderal Bimbingan Masyaratkat Islam Departemen Agama RI.

Anonym. 2007. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama.

Abdullah, Abdul Gani. 1994. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Cet. 1. Jakarta : Gema Insani Press.

Andriani, Nurmalia. Nadzir dan Pengawasan Harta Wakaf. Sumber http://nurmaliaandriani95.blogspot.com/2014/04/nadzir-dan-pengawasan-harta-wakaf.html , di akses 18 Oktober 2014, 11:15.

Djunaidi, Ahmad, Thobieb Al-Asyhar. 2007. Menuju Era Wakaf Produktfi. Tanpa Kota Penerbit : Tanpa Penerbit.

Usman, Rachmadi. 2009. Hukum Perwakafan di Indonesia. Ed.1. Jakarta : Sinar Grafika.

[1] Anonym, Fiqh Wakaf, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf :Direktorat Jenderal Bimbingan Masyaratkat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 69.

[2] Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Cet. 1,( Jakarta : Gema Insani Press, 1994), h. 143.

[3] Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Ed. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 134.

[4] Anonym, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2007), h. 53.

[5] Racmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, h. 137.

[6] Nurmalia Andriani, Nadzir dan Pengawasan Harta Wakaf, http://nurmaliaandriani95.blogspot.com/2014/04/nadzir-dan-pengawasan-harta-wakaf.html , di akses 18 Oktober 2014, 11:15.

[7] Ahmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produkti, (Tanpa Kota Penerbit : Tanpa Penerbit, 2007), h. 52.

[8] Anonym, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2007), h. 116-118.

[9] Ibid., h. 118-122.

[10] Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Cet. 1, h. 144.